Belajar Menulis

Sudah lama Indonesia mendapat sorotan dunia internasional atas pengelolaan hutan yang tidak memperhitungkan faktor kelestarian lingkungan. Pemerintah Orde Baru mengeksploitasi hutan secara besar-besaran untuk membiayai pembangunan. Perusahaan perkayuan yang kemudian bermunculan tanpa kendali, juga membabat hutan secara besar-besaran untuk memenuhi bahan bakunya. Kondisi itu mendorong munculnya illegal logging( perambahan hutan ) hingga kini. Kondisi tersebut masih diperparah dengan maraknya usaha pertambangan, maupun perkebunan kelapa sawit. Alih fungsi berdampak langsung pada lingkungan. Kota Baru, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut pada tahun 2006 sampai sekarang tidak luput dari terjangan banjir.
Betapa pun hebatnya usaha untuk menyelamatkan , kalau sikap mental masyarakat teristemewa pejabat dan aparat tidak berubah, maka maka usaha untuk menyelamatkan hutan kita itu sia-sia saja. Pejabat memegang peran karena kebijakan perijinan datang dari mereka, baik pusat maupun daerah. Semangat otonomi daerah yang tidak dilandasi semangat untuk menjaga kelestarian lingkungan, hanya akan melahirkan kerusakan lingkungan yang parah. Demikian pula aparat, merekalah pahlawan terdepan yang harus menumpas penebangan dan penambangan liar. Kalau lolos, tentunya bukan siapa-siapa yang meloloskan.
Sebagai masyarakat kal-sel tentunya tidak tinggal diam menyaksikan para “penjahat” merampas hutan kita. Laporkan segala tindakan para pembabat kepada aparat dan LSM lingkungan hidup, agar hutan Kal-Sel mendapat kejayaannya seperti dulu.